Peran Moderasi Opini Audit Dalam Hubungan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Septian Ventiarso; Amrie Firmansyah (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD dengan menggunakan opini audit sebagai pemoderasi. Tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya mencapai 100%. Penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota telah dilakukan berulang kali namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian yaitu pemerintah kabupaten/kota pada lima provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2020-2022 yang memenuhi kriteria. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis pada data panel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Sedangkan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD. Opini audit tidak memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pemerintah daerah serta memperlemah pengaruh positif rasio kemandirian daerah terhadap pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit lebih berfokus pada transaksi laporan keuangan daripada dampak tingkat ketergantungan dan kemandirian daerah pada pengungkapan di LKPD.