TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN KEMASAN STYROFOAM - Dara Ainal M (Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022)
Jual beli yang ideal adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Dalam jual beli makanan menggunakan kemasan styrofoam diketahui bahwa styrofoam yang digunakan untuk membungkus makanan mengandung za-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penjual makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan makanan, dampak positif dan negatif penggunaan styrofoam pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, serta tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli makanan kemasan styrofoam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan makanan ialah dari segi harga, kebersihan, kelaziman, dan kenyamanan. Dampak positif penggunaan styrofoam pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi karena harganya yang murah sedangkan dampak negatif dari aspek kesehatan yaitu dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual beli makanan kemasan styrofoam menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objek jual beli, yaitu harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yaitu tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terkandung dalam styrofoam dan mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa dapat membahayakan kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli tersebut melanggar UUPK pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).