REFORMASI PEMILU DAN BUDAYA DEMOKRASI ANALISIS DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI IKN - Wibisono, Wisesa Adje (PALAR (Pakuan Law review), 2024)
AbstractThe aim of this research is to explain that from the analysis of the IKN Law which moved the capital to East Kalimantan. The problems in this research relate to aspects of democracy and constitutionality, especially regarding the appointment of a Head of Authority who is not elected by the people and whose term of office is unlimited. This research uses a type of normative juridical research where the focus of this research is to analyze Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN).  The findings that can be expressed about the IKN Law are contrary to the principles of democracy and the rule of law in the 1945 Constitution. The making of the IKN Law which is not participatory and dominative has the potential to hamper democracy in Indonesia. Therefore, revision of the IKN Law is necessary to ensure its conformity with democratic principles and constitutionality. Keywords: Democracy, National Capital, Law Number 3 of 2022 AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjabarkan bahwa dari analisis Undang-Undang IKN yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun masalah dalam penelitian ini pada aspek demokrasi dan konstitusionalitas, terutama terkait penunjukan Kepala Otoritas yang tidak dipilih rakyat dan masa jabatannya tidak terbatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).  Adapun temuan yang dapat di ungkapkan Undnag-undang IKN ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam UUD 1945. Pembuatan UU IKN yang tidak partisipatif dan dominatif berpotensi menghambat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU IKN diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Kata Kunci: Demokrasi, Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.