TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN AKTA SALINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DIKAITKAN DENGAN ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA - Salsabila, Noor Naifah; Ikhwansyah, Isis; Prayitno, Indra (PALAR (Pakuan Law review), 2024)
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana seorang notaris melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana akta tersebut menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terhadap surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang didasarkan pada akta RUPS dikaitkan dengan Asas Presumptio Iustae Causa. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini diketahui bahwa: pertama, suatu akta dikatakan sah sampai dikeluarkannya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, seorang notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran formil terkait data atau substansi akta yang dikehendaki para pihak, selama notaris bersikap netral dan tidak memihak. Kata Kunci : Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Asas Presumptio Iustae Causa ABSTRACT This research was motivated by a condition where a notary committed a violation or deviation in the implementation of the deed of amendment to the articles of association which did not meet the requirements for holding the General Meeting of Shareholders (GMS)/Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) in the Limited Liability Company Law. , where the deed is the basis for the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights. The aim of this research is to examine the legal certainty regarding the Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding changes to the articles of association of limited liability companies which are based on the GMS deed linked to the Presumptio Iustae Causa Principle. This research method uses a juridical-normative method. The results of this research study show that: first, a deed is said to be valid until a decision is issued which has permanent legal force. Second, a notary is not responsible for the formal correctness of the data or substance of the deed desired by the parties, as long as the notary is neutral and impartial. Keywords: Notary, General Meeting Of Shareholders, Presumption Iustae Causa Principle