KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) PANGAN OLAHAN (Studi Kasus Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM) - Martinelly Sembiring; Rulinawaty Rulinawaty; Faizal Madya (Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian kelembagaannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu bidang yang memiliki tugas dalam mengawasi pangan olahan adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Produk layanan yang diberikan pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan Olahan. Berdasarkan dokumen sumber SKM yang dikeluarkan oleh Inspektorat Utama BPOM diketahui bahwa untuk Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan olahan mengalami penurunan SKM untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2021. Pemerintah membentuk regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuan pelayanan seseuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam mengukur kualitas pelayanan publik maka menurut Zeithaml 1990 dalam buku Kualitas Pelayanan Publik oleh (Hardiyansyah 2018) menyatakan bahwa terdapat variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yakni Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empaty. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif sehingga yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pengaruh dimensi Tangible, Reliability, Assurance dan Emphaty sudah baik, sedangkan untuk Dimensi Responsiveness yakni terkait dengan “Petugas layanan menyelesaikan proses penyelenggaraan layanan tepat waktu” masih belum baik.