Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2018-2022 - M Yuswardhanu Suryahadi; Agus Budi Santosa (Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024)
ABSTRAK Kemampuan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator kemandirian ekonomi daerah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah, berupa rasio keuangan yang didapatkan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis data adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022. Metode analisis data menggunakan analisis model deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori rendah sekali dengan nilai di bawah 25%. Rasio Desentralisasi Fiskal terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori Kurang dengan nilai 10,01% - 20%. Pada Kuadran Share-Growth terdapat 22 pemerintah daerah, masuk Kuadran I dengan kategori Share Tinggi dan Growth Tinggi. Faktor dominasi sektor pertanian, perlu dilakukan pengembangan agroindustri, agrowisata, dan bioteknologi. Faktor ketergantungan pada satu sektor ekonomi, perlu mengidentifikasi potensi, penguatan SDM, memperkuat UMKM, serta kerjasama dengan pihak swasta. Faktor Pandemi Covid-19, perlu meningkatkan transformasi digital. Faktor rendahnya kesadaran membayar pajak perlu edukasi dan sosialisasi pentingnya pajak daerah. Faktor kurangnya penggunaan teknologi informasi harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.