Penetapan Dokter Gigi Layanan Primer di Indonesia - Iwan Dewanto (Majalah Kedokteran Gigi Indonesia, 2014)
Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia yang di implementasikan pada tahun 2014 merupakan tantangan untuk dapat melakukan perubahan pelayanan yang lebih terstruktur. Konsep pelayanan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia membagi pelayanan menjadi 3 struktur layanan yaitu pelayanan primer, pelayanansekunder dan pelayanan tersier. Pola pembiayaan yang digunakan untuk pelayanan primer adalah sistem kapitasi, sedangkan untuk pelayanan sekunder dan tersier menggunakan sistem DRG (Diagnosis Related Group) yang di Indonesia digunakan istilah Indonesia Case-Based Group (INA CBG`s). Kondisi kesadaran masyarakat Indonesia untuk kesehatangigi dan mulut masih belum baik, sehingga memerlukan perbaikan proses, aksesibilitas, dan konsep pelayanan yang lebih baik. Perbaikan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan primer kedokteran gigi, dengan konsep kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan dari penulisan telaah ilmiah ini adalah memberikan kajian pada penetapan pelayanan di bidang kedokteran gigi menjadi pelayanan primer dalam sistem JKN, sesuai dengan kaedah, kondisi dan peraturan yang berlaku. Dokter gigi layanan primer sebagai first professional degree yang peran dan fungsinya adalah di pelayanan tingkat primer (primary health services) berfungsi sebagai gate-keeper pada pemberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diharapkan dapat menertibkan sistem rujukan dalam Sistem Kesehatan Nasional. Dokter gigi layanan primerdiharapkan dapat menyelesaikan keluhan masyarakat akan kesehatan gigi yang termasuk dalam batas kompetensi dan kewenangannya, sehingga masyarakat tidak perlu mengorbankan sumber daya yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan tingkat spesialis yang sesungguhnya tidak mereka perlukan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Determination Of Primary Dental Services In Indonesia. The implementation of Indonesia National Health Security (JKN) is a challange from developing a better structure of healthcare. The structure of health services is divided into three tiered system, which is primary care, secondary care, and tertiary care. Model of financing used for the primary care is capitation system, while for secondary and tertiary care system is claim system based on Indonesia Case-Based Group (CBG INA `s). Improvement of oral health services by general dentist can be carried out in the form of primary care dentistry by quality and cost control.The aim of this study is to provide a scientific study on the determination of dental services offered by general dentist as primary care in National Health Security system, according to the rules, conditions and regulations. Primary care dentists have function at the main level of care (primary health services) as a gate-keeper. They are expected to enforce referral system in the National Health Security System. Primary care dentist issupposed to resolve oral health problem within their competence and authority, so people do not need to go to specialist care that is not needed. Thus, improving the quality of oral health services provided for the public is a must.