PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA - Tri Mulyani; Fahrizal S.Siagian; Najuasah Putra; Muhammad Khairul Imam (Grondwet, 2024)
Permasalahan korupsi di Indonesia harus ditangani secara serius oleh sebuah lembaga khusus yang independen dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Denmark dan Finlandia dan juga, bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Upaya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Menjadikannya Sebagai Lembaga Eksak. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertama, kelembagaan lembaga antikorupsi di Denmark dan Finlandia bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun. Kedua, penguatan lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan konsisten, salah satunya dengan menjadikan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga pemeriksa yang independensinya terjaga dengan baik.