Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022 - Simon Patar Rizki Manalu; Hilman Lubis; Afif Herliandi Nasution; Evalina pakpahan; Hajatina hajatina; Andi Nova Bukit (VALUE, 2023)
Studi ini menganalisis pengaruh laju pertumbuhan GRDP, GRDP Per Kapita, dan Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bersifat korelasional, dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Laju pertumbuhan GRDP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2022 meningkat sebesar 0.2%, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-23 berdasarkan data BPS Indonesia; 2) GRDP per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2022 meningkat sebesar 17.19 juta rupiah, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-25; 3) Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah dari September 2013 hingga September 2022 menurun sebesar 0.024 poin, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-14; 4) Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dari September 2013 hingga September 2022 menurun sebesar 3.46 persen, namun di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi kedua, dan secara nasional menempati peringkat ke-13; 5) Laju pertumbuhan GRDP tidak memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 6) GRDP per kapita memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 7) Rasio Gini tidak memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 8) Laju pertumbuhan GRDP, GRDP per kapita, dan Rasio Gini secara simultan memengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengurangi kemiskinan harus: 1) menggalakkan intensifikasi pertanian secara berkelanjutan dan mengembangkan pola pertanian hidroponik vertikal dengan melibatkan perguruan tinggi serta mengembangkan jenis tanaman yang sesuai dengan pola pertanian dan kebutuhan pasar; 2) memberikan bantuan modal kepada petani yang memiliki luas lahan kurang dari satu hektar; 3) memberikan bantuan tunai langsung kepada petani yang memiliki luas lahan kurang dari satu hektar.