IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOMISI IRIGASI (SIKOMIR) DALAM KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - Jefri Fernando; Triyuni Soemartono; Abdul Samad (PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota Kelompok Tani dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.