TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL PERUMAHAN SINERGI ANGSANA KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI - Anggi Dwi Prayuda; Marwin Amirullah (Wasatiyah: Jurnal Hukum, 2022)
Jual Beli Perumahan Sinergi Angsana Kecamatan Jambi Luar Kota masih ada indikasi masalah seperti 1) reputasi developer yang ada kemungkinan melibatkan bank, 2) kemudian DP yang sangat besar tentu menyulitkan pembeli rumah, 3) cicilan yang singkat tentu menyulitkan juga pembeli swasta yang penghasilannya tidak tetap, 4) kemudian pembeli juga tidak semua teliti mengenai izin mendirikan bangunan, sertifikat hak guna bangunan, peruntukan lahan, kepemilikan tanah hingga reputasinya. Berdasarkan permasalahan itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli Perumahan Sinergi Angsana Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Prosedur penelitian kualitatif deskriptif yang dimulai dengan penentuan sampel akan digunakan pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Lokasi penelitian ini adalah Perumahan Sinergi Angsana Kecamatan Jambi Luar Kota. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan staf dan konsumen Perumahan Sinergi Angsana Kecamatan Jambi Luar Kota. Pengumpulan Data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial. Hasil penelitian ini bahwa prosedur dalam pembelian rumah di Perumahan Sinergi Angsana Muaro Jambi yaitut dalam prakteknya Perumahan Sinergi Angsana Muaro Jambi adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna’. Dalam mengimplementasikan pembiayaan rumah, Perumahan Sinergi Angsana Muaro Jambi tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak ada sita dan tidak menjamin barang yang bukan milik membeli. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembelian rumah Perumahan Sinergi Angsana Muaro Jambi di mana melakukan akad istishna’hukumnya boleh, karena lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (bisnis) dalam rangka memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik dengan cara yang halal.