PROBLEMATIKA PADA LEMBAGA REGULATOR PENYIARAN TELEVISI LOKAL (STUDI KASUS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR) (The Commercium, 2019)
AbstrakKehadiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran yang baru. Sebagai bagian dari regulator penyiaran, KPID Jawa Timur memiliki peran yang penting untuk dapat mewujudkan demokratisasi penyiaran di wilayah Jawa Timur. Salah satu indikator penyiaran yang demokratis ditandai dengan adanya keberagaman isi siaran dan keberagaman pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus guna mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KPID Jawa Timur dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran televisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori normatif media massa milik McQuail. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi seputar kelembagaan, kewenangan dan program yang dimiliki oleh KPID Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPID Jawa Timur belum maksimal dalam mengupayakan demokratisasi penyiaran karena banyaknya permasalahan mendasar yang dihadapi oleh KPID Jawa Timur. Kata Kunci: Penyiaran Televisi, Demokratisasi, KPID Jawa Timur AbstractThe presence of Broadcasting Law Number 32 of 2002 has presenting ‘Komisi Penyiaran Indonesia’ as the new broadcasting regulator. As part of the broadcasting regulator, ‘KPID Jawa Timur’ has an important role to realizing the democratization of broadcasting in the East Java region. The democratic broadcasting is marked by the diversity of content broadcast and the diversity of media ownership. This study uses a case study method to find out the problems of ‘KPID Jawa Timur’ in seeking democratization of television broadcasting. The theory used in this study is the normative theory of McQuail’s mass media. In this case, researcher obtained information about the instituitions, authorities and programs owned by ‘KPID Jawa Timur’. The result of this study indicate ‘KPID Jawa Timur’ hasn’t maximizing their effort to reach the television broadcasting democracy because of many fundamental problems which faced by the Indonesia Broadcast Commission in East Java region. Keywords: Broadcasting, Television’s Democracy, Indonesia’s Broadcasting Commission