IMPLEMENTASI AZAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA GURANTENG KECAMATAN PAGEURAGENG KABUPATEN TASIKMALAYA - Nurhuda, Dede Yuda Wahyu (Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2024)
This research was carried out with the aim of knowing the role of village communities in drafting Village Regulations, as well as knowing the factors inhibiting community participation in implementing the principle of participation in Guranteng Village, Pageurageung District, Tasikmalaya Regency. The research was carried out using the Normative Juridical method, where researchers looked at the conformity between regulations related to the preparation of Village Regulations which contained community participation and the reality that occurred. Village government is the implementation of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UU No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 2). Village government has a very important role in developing community welfare, because it is the spearhead of government services. Village government activities cannot be separated from development instruments, including Village Regulations. Whether village regulations are good or not depends on the process of drafting them, one of which is the participation of the community in them. The process of drafting Village Regulations in Guranteng Village, especially regarding Community Participation in drafting Village Regulations, in the process does not correspond to the formal stages of drafting Village Regulations, but looking at the stages of the process which are carried out in substance illustrates the existence of community participation in it. Several obstacles to the realization of community participation are: Human Resources, both the Village Government and the village community, are related to a weak theoretical understanding of Village regulations, and a lack of participation attitude, where the community only wants something instant from the results of the implementation of village regulations which can be felt directly. ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, serta mengetahui Faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat sebagai Implementasi azas partisipasi di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunaan metode Yuridis Normatif, dimana peneliti melihat kesesuaian antara peratuuran terkait penyususnan Peraturan Desa yang didalamnya memuat peran serta masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah aktivitas pemerintahan Desa tidak lepas dari instrument pembangunan yang diantaranya adalah Peraturan Desa. baik tidaknya peraturan desa tergantung pada proses penyususnannya, dimana salahsatunya adalah adanya peran serta masyarakat didalamnya. Proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan secara subtansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya. beberapa penghambat terwujudnya peranserta masyarakat yaitu : Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlait dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, dan sikap partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuatu yang instan dari hasil adanya impelemntasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung.