FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO - Yulisza Adeliya Maharani; M. Miftahul Huda; Ida Swasanti (Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2024)
Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empatdesa di empat kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu desa Napis kecamatan Tambakrejo, desa Leran Kecamatan Kalitidu, desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan, spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan metode kualitatif.