Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun - Sanniana Sidabutar; Elidawaty Purba; Pawer Darasa Panjaitan (Jurnal Ekuilnomi, 2020)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM merupakan indeks yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 2019 untuk mengukur kesejahteraan rakyat. IPM Kabupaten Simalungun terus meningkat selama periode 2010-2019, akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Simalungun dengan angka persentase paling rendah diantara 32 kecamatan lainnya yaitu < 60 persen. Penelitian ini meneliti tentang pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini tersedia dan bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BAPPEDA ( Badan Perencanan Pembangunan Daerah ) Kabupaten Simalungun. Data diambil dari BAPPEDA kabupaten simalungun tahun 2010-2019 dengan variabel dependen IPM dan variabel independen pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD untuk pendidikan, APBD untuk kemiskinan, dan Rasio Ketergantungan Penduduk. Model ini di estimasi menggunakan program spss 21 dengan melalui berbagai uji yaitu uji t dan uji F. Hasil analisis dari penelitian ini variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM adalah APBD untuk pendidikan dan kemiskinan, variabel rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan IPM melalui pendidikan dan kemiskinan, penyediaan pelayanan pendidikan dan kemiskinan, dengan memaksimalkan APBD 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kemiskinan sesuai dengan amanat UUD yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan IPM di Kabupaten Simalungun