Analisis Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Mojokerto - Hikmah Muhaimin; Zelga Navy Amelia Puteri; Nadiya Amaliya; Niki Aneza Ferdyana (Journal Law and Government, 2024)
Aparatur Sipil Negara (ASN), atau penyelenggara pemerintahan, bertindak dan berpikir sesuai dengan etika. Karena etika pemerintahan selalu menjadi masalah yang perlu diperhatikan, masyarakat biasanya akan merasa tidak puas dan menggugat nilai atau standar etika yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dewasa ini, etika pemerintahan menjadi topik diskusi terutama karena upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu, sebuah kelompok atau seseorang birokrasi melakukan upaya yang dikenal sebagai pelayanan publik. Administrasi kependudukan berada di suatu pemerintahan dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban yang digunakan untuk mengatur dokumen dan data kependudukan. Ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung. menegaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif berbasis postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi obyek yang alamiah. Dalam etika birokrasi pelayanan publik, prosedur pelayanan tidak hanya bergantung pada kebiasaan. Selain itu, didasarkan pada prinsip dan etika yang berfungsi sebagai standar untuk memandu perilaku positif karyawan. Pelayanan publik akan berhasil jika menerapkan etika birokrasi. Ini berarti bahwa mereka dapat memberikan layanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keuntungan umum daripada keuntungan individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat.