SISTEM PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PELAYANAN MASYARAKAT - Abdul Barii Syukur; Muliani S; Erfina Erfina (Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Teknik Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan triangulasi data sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan. Pengelolaan data dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat menggunakan teori manajaemen Menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2014) menunjukkan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Penggerakan yang dilakukan DPRD belum maksimal dalam penggerakan pengawasan peraturan daerah. Begitupun dengan sistem Penganggaran Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat dengan menggunakan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, dan Penggerakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Pengawasan Penganggaran yang dilakukan DPRD dinilai masih perlu nya perhatian dewan perwakilan rakyat daerah untuk mendengar keluhan serta aspirasi masyarakat. Terdapat 2 Faktor yang mempengaruhi proses pengawasan dan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelayanan Masyarakat yakni, Kurangnya Penggerakan pengawasan sosialisasi Peraturan Daerah dalam masyarakat dan Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.