PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGAL DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR - Risma, Andi (Indonesian Journal of Legality of Law, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Para Pihak Perjanjian pengangkutan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. Pelni dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak harus bertanggungjawab sesuai kesepakatan dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata. This research aims to determine and analyze the position of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni, and to find out and analyze the responsibilities of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni when a default occurs. This research uses empirical research methods by examining secondary data and is supported by interview data using qualitative analysis techniques. The results of this research indicate that the position of the parties to the transportation agreement between PT. Karya Atma Manunggal with PT. Pelni is stated in the form of a written agreement which is valid as law for the parties who make it so that the parties know their respective legal positions in carrying out their rights and obligations, and if there is a default by the parties they must be held responsible according to the agreement with reference to Article 1243 of the Civil Code..