KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KOTA MAKASSAR - Arkam, Arkam (Indonesian Journal of Legality of Law, 2023)
Penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang kawasan lindung menekankan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tindak pidana dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar adalah pelanggaran, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya. Tindak pidana yang dimaksudkan dikategorikan sebagai kejahatan dengan implikasi hukumnya adalah pidana penjara dan denda dengan ancaman maksimal, dan dapat pula dikenakan pidana tambahan. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya petunjuk teknis terkait bentuk dan jenis pemanfaatan ruang yang dapat dikembangkan pada kawasan lindung. Disarankan untuk dilakukan revisi Perda RTRW Kota Makassar. This research discusses legal provisions regarding the use of protected area space and criminal abuse of use of protected area space. This research aims to determine the legal and criminal provisions for misuse of protected area space in Makassar City. The research uses the Normative Juridical method by examining the provisions of laws and regulations regarding national and regional spatial planning. The research results show that the use of protected area space emphasizes aspects of environmental protection and preservation. Criminal acts in Regional Regulation no. 4 of 2015 concerning Makassar City RTRW is a violation, contrary to the provisions of the laws above. The crime in question is categorized as a crime with the legal implications of imprisonment and a maximum fine, and additional penalties may also be imposed. Research recommendations emphasize the need for technical guidance regarding the forms and types of space use that can be developed in protected areas. It is recommended that the Makassar City RTRW Regional Regulation be revised.