IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI DI DESA BINAI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN) - Syaini, Syaini; Masruri, Masruri (Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari peraturan daerah tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data di lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, 2 (dua) orang Pemerintah Desa Binai, 1 (satu) orang Lembaga Adat Desa Binai, dan 10 (sepuluh) orang Masyarakat Hukum Adat Dayak Desa Binai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan maksimal di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, adalah 1) Faktor komunikasi belum terpenuhi karena belum dilakukannya penyebarluasan informasi, 2) Faktor sumber daya belum terpenuhi karena minimnya anggaran yang tersedia, 3) Faktor disposisi telah terpenuhi karena adanya dukungan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, dan 4) Faktor struktur birokrasi telah terpenuhi karena lembaga adat telah menjalankan fungsinya dengan baik.