Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan - Nurcahyo Agung Pambudhi (Jurnal Kewarganegaraan, 2024)
Abstrak Dilema keamanan adalah situasi di mana suatu negara berupaya meningkatkan keamanannya dengan memperkuat pertahanannya atau membentuk aliansi dengan negara lain. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, akan muncul berbagai ancaman, kesulitan, dan risiko yang sangat kompleks. Kekompleksan ancaman dan tantangan pertahanan negara secara konsisten dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di bidang ini.. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerataan ekonomi saja namun juga bisa dilihat dengan pertahanan keamanan sebagai sebuah Ibukota Negara. Hal ini perkuat dengan ditandatanganinya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu. Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentu saja akan menciptakan pos-pos baru pengeluaran anggaran tiap tahunnya untuk mendukung Pembangunan ibukota negara baru di Penajam Passer utara atau mungkin akan mengorbankan pos- pos anggaran yang sudah ada. Penelitian kualitatif adalah metode utama untuk mengumpulkan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran yang dijatahkan ke Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 130 tahun 2022. sebesar 144, 26 Triliun Rupiah Dimana mengalami penurunan yang termaktub dalam RAPBN 2024 menjadi 135,44 Triliun Rupiah. Pembangunan postur pertahanan negara bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Potensi ancaman terhadap Indonesia semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Postur pertahanan negara terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, serta ancaman nyata dan belum nyata. Bangkuatpokhan, juga dikenal sebagai Kekuatan Utama Pertahanan atau Minimum Essential Force (MEF), terdiri dari tiga rencana strategis yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan sebelumnya. Renstra I beroperasi dari tahun 2010–2014; Renstra II beroperasi dari tahun 2015–2019; dan Renstra III beroperasi dari tahun 2020–2024. Sejak 2012, pemerintah telah mengoptimalkan kebijakan zero growth untuk mengurangi biaya pegawai. Perombakan birokrasi pertahanan departemen sumber daya manusia adalah kebijakan pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah staf dan posisi mereka. Hal ini dinilai dapat mengatasi pengurangan anggaran pertahanan dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Ibukota Negara Baru (IKN). Tentunya dengan perimbangan anggaran penelitian dan pengembangan yang cukup agar penguatan Alpalhankam dalam negeri dapat teratasi dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Kata Kunci: Geopolitik dan Geostrategi Kawasan, IKN, Anggaran Pertahanan Abstract A security dilemma is a situation in which a country seeks to increase its security by strengthening its defenses or forming alliances with other countries. The development of a dynamic strategic environment will give rise to a very complex series of threats, challenges and risks. Geopolitical and geostrategic developments in the region always bring changes in the complexity of defense threats and challenges. The relocation of Indonesia's National Capital (IKN) is a very effective thing not only seen from the perspective of economic equality but can also be seen in terms of security and defense as a National Capital. . This was reinforced by the signing of Law number 3 of 2022 concerning National Capital (UU IKN) which was signed and officially promulgated on February 15 2022. The move of the national capital from Jakarta to Kalimantan will of course create new budget expenditure posts each year to support the development of a new state capital in North Penajam Passer or perhaps will sacrifice existing budget posts. The method used is qualitative research, with document review as the main data collection technique. Analysis results, according to Presidential Regulation no. 130 of 2022, the Ministry of Defense's budget reallocation is 144.26 trillion Rupiah, which has decreased as stated in the 2024 RAPBN to 135.44 trillion Rupiah. The development of the country's defense posture aims to strengthen the country's defense capabilities. Potential threats to Indonesia are increasingly complex and diverse, requiring strong state defense capabilities. The country's defense posture continues to be adjusted and directed to be able to respond to various possible challenges, as well as real and unreal threats. The Ministry of Defense has previously prepared a strategic plan for the development of the Main Defense Force (Bangkuatpokhan) or better known as the Minimum Essential Force (MEF), which consists of three strategic strategic plans. Strategic Plan I started in 2010-2014, Strategic Plan II in 2015-2019 and Strategic Plan III in 2020-2024. The government's policy to reduce employee costs includes optimizing the zero growth policy implemented since 2012. The government's policy is to overhaul the HR department's defense bureaucracy which aims to maximize quality rather than quantity to achieve a balance between the number of people and the number of posts. This is considered to be able to overcome the reduction in the defense budget in order to support the acceleration of the Development of the New National Capital (IKN). Of course, with a balanced research and development budget that is sufficient, strengthening domestic defense and security equipment can be resolved and reduce dependence on other countries. Keywords: Geopolitics and regional geostrategy, IKN, defense budget. Keywords: Geopolitics And Regional Geostrategy, IKN, Defense Budget