Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Access To Justice Kepada Masyarakat Di Kota Manado - Purwadi, Wira; Rantung, Dwi Gunawan; Sanapati, Nadira; Dano, Farhan; Gumanti, Mega Trisedya Lestari (MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2024)
Setiap warga negara mempunyai keinginan untuk mentaati aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya agar tujuan dari hukum tercapai, tetapi kendala, bahwa sebagian besar warga negara tidak memahami hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan dari proses hukum, seperti membayar jasa advokat/pengacara. Sehingga access to justice yang menjadi cita-cita Masyarakat tidak tercapai. Untuk mendapatkan access to justice eksistensi perguruan tinggi sangat diperlukan karena salah tugasnya adalah pengabdian kepada Masyarakat sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bagaimana Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat., 2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi LBH perguruan tingggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat.Penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris atau socio-legal research. Berdasarkan penelitian ini, Eksistensi Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Kota Manado dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara sosialiasi, konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan pendampingan non litigasi. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di kota manado dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, akreditasi, Kerjasama dan anggaran. LKBH IAIN Manado dan pusat Bantuan hukum dan HAM Unsrat sudah memiliki pengacara tetapi masih sedikit dan terkendala masih menangani perkara profit sehingga perkara litigasi masih terbilang sedikit, Kerjasama juga hanya dengan pihak pemerintah desa dan sekolah belum dengan penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan, akreditasi juga masih menjadi kendala sehingga berpengaruh oleh anggaran. Anggaran hanya berasal dari dana DIPA dan hanya diperuntukkan untuk penyuluhan hukum