Analisis Aspek Hukum dalam Kasus Pembegalan Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia - Faruk Adha Fariduddin Indrajati (Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2023)
Abstract Theft cases are one of the criminal acts that often occur in Indonesia and constitute a serious threat to public security. This article aims to analyze the legal aspects of burglary cases with a review of the Criminal Law in Indonesia. Through an in-depth literature study, we analyzed various articles in the Criminal Law relating to burglary, and explained the legal implications. In this analysis, we identify factors that influence the handling of burglary cases, including definition, punishment, and law enforcement. Apart from that, we also explore issues that often arise in burglary cases, such as issues of evidence, witnesses and victim recovery. Thus, this article provides insight into how criminal law in Indonesia applies in cases of burglary and attempts to assess its effectiveness in providing protection to the community. Abstrak Kasus pembegalan adalah salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek hukum dalam kasus pembegalan dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. Melalui studi pustaka yang mendalam, kami menganalisis berbagai pasal dalam Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan pembegalan, serta menjelaskan implikasi hukumnya. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus pembegalan, termasuk definisi, hukuman, dan penegakan hukum. Selain itu, kami juga mengeksplorasi isu-isu yang sering muncul dalam kasus pembegalan, seperti masalah pembuktian, saksi, dan pemulihan korban. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku dalam kasus pembegalan dan mencoba untuk menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pembegalan, Aspek Hukum, Undang-Undang Pidana, Kasus Kriminal, Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat.