Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala) - Mahmud, Moh (PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik, 2023)
Berdasarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Pemerintah Kab. Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan. Hasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah. Kesimpulan: Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.