Menurunkan stunting: advokasi penggunaan dana desa oleh bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim - Eka Putri Puspita Aryanti; Thamrin, Edo Prabudi; Fitriana Puspitarani; Delli Aridasari (BKM Public Health and Community Medicine, 2021)
Objective: Bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan mengadvokasikan penggunaan dana desa untuk usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dengan fokus pada penanggulangan stunting di tahun 2018. Artikel ini membahas refleksi pembelajaran dari proses advokasi dan pengawalan realisasi dana desa untuk menurunkan stunting di Kecamatan Sungai Rotan sejak tahun 2018-2020. Content: Bidan desa memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan puskesmas dalam mengadvokasikan penganggaran dana desa dan mengawal realisasi dana desa untuk usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Program dana desa dimulai sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018, dana desa dapat digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat dalam bidang sarana prasarana sosial pelayanan dasar. Pada tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Muara Enim mencapau 14,42% dan Kecamatan Sungai Rotan menjadi salah satu penyumbang angka stunting saat itu. Hal ini disikapi oleh bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan dengan cara mengadvokasikan penggunaan dana desa untuk upaya penanggulangan stunting melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Mereka menyiapkan bahan advokasi berisi alternatif program yang bisa dianggarkan di dana desa berdasarkan data masalah kesehatan yang diputuskan bersama oleh masyarakat sebagai prioritas. Pengawalan dilakukan hingga pemerintah Kecamatan Sungai Rotan mewajibkan seluruh desa di wilayahnya (total 19) menganggarkan dana desa untuk UKBM. Setelah dua tahun berjalan, realisasi dana desa di Kecamatan Sungai Rotan meliputi peralatan posyandu dan posbindu, pemberian makanan tambahan, insentif kader posyandu, dan pelaksanaan kelas ibu hamil 1 kali dalam setahun.