ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI BEBERAPA WILAYAH DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR - Solekhah, Eka Yulia; Esterilita, Mari; Trustisari, Hastin (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024)
Anak jalanan merupakan mereka yang waktunya dihabiskan sebagian besar di jalanan, mencari nafkah atau berkeliaran. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membantu anak jalanan, seperti pelatihan, tempat tinggal, dan reintegrasi sosial, meski implementasinya perlu ditingkatkan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis sistem kebijakan pendidikan bagi anak jalanan dibeberapa wilayah Indonesia. Metode pengkajian menggunakan metode naratif dari beberapa literatur riview, dengan mencari referensi dari berbagai sumber secara online ditemukan 10 artikel melalui google scholar tentang kebijakan pendidikan anak jalanan.  Hasil kajian dari berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan memiliki berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pembaruan kurikulum secara nasional. Keadaan ini membutuhkan adanya tinjauan evaluasi yang harus diperhatikan, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, seperti kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal, serta program pembinaan Dinas Sosial, ternyata tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan di beberapa daerah. Studi lain menunjukkan bahwa anak-anak jalanan di suatu wilayah daerah, umumnya berasal dari luar daerah dan memiliki keragaman latar belakang, baik dari segi ekonomi maupun keluarga. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa tidak ada kebijakan yang secara khusus mengarah pada pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Berdasarkan beberapa kajian, diperlukan reformulasi kebijakan pendidikan anak jalanan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak jalanan, seperti pendidikan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.