PERBANDINGAN ASPEK LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI SEKTOR INDUSTRI - Eriska Tiara Rosa Mayora; Nova Kony Umboh (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2024)
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran vital dalam perekonomian, terutama di sektor industri yang memerlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Artikel ini membahas perbandingan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dari aspek legalitas dan tanggung jawab, serta implikasinya bagi UKM di sektor industri. Aspek legalitas mencakup perlindungan hukum, akses terhadap pembiayaan, dan kepastian usaha, sedangkan aspek tanggung jawab berfokus pada manajemen risiko, kewajiban hukum, dan perlindungan aset pemilik usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan, serta akses yang lebih mudah terhadap sumber pembiayaan formal. Hal ini mendukung UKM dalam menghadapi tantangan industri yang penuh ketidakpastian dan risiko finansial. Sebaliknya, badan usaha tidak berbadan hukum, meskipun lebih mudah didirikan, menghadapi risiko yang lebih besar terkait tanggung jawab hukum dan finansial, serta keterbatasan dalam pengembangan usaha. Implikasi dari perbedaan ini penting bagi UKM yang ingin berkembang di sektor industri. Badan usaha berbadan hukum dianggap lebih mampu bertahan dan bersaing, mengingat perlindungan hukum yang lebih baik dan kemudahan dalam mendapatkan modal. Sementara itu, UKM yang tidak berbadan hukum berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memperluas bisnisnya. Oleh karena itu, pilihan bentuk badan usaha sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan UKM di sektor industri