STRATEGI PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-COMPLAINT (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang) - Asmawati; Holipah (JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2024)
Salah satu fungsinya e-Government dalam pelayanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) sebagai sub-sistem dari Komisi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Palembang yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Pemerintah Kota Palembang menuju pemerintahan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini yaitu: Mengetahui dan mendeskripsikan strategi penerapan e-government dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-complaint pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama. Hasil analisis dapat diketahui bahwa strategi penerapan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yaitu dengan menetapkan suprastruktur (kebijakan), pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Kota Palembang, menyediakan Infrastruktur Sistem Aplikasi melalu pembuatan situs di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palembang, menyediakan Pendanaan dalam keterhubungan dengan penanganan pengaduan dan informasi dan proses evaluasi juga dilakukan oleh dinas dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa e-Goverment dapat meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint. Faktor pendukung dalam pelaksanaan e-government yaitu: Adanya kesadaran dari SDM mengenai perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan Terdapat SDM yang peduli dengan pengembangan e-government di lingkungan Pemkot. Faktor penghambat: Kebijakan dan Prosedur yaitu komitmen pimpinan masih rendah; TIK. Faktor penghambat jika ditinjau dari faktor perangkat lunak/aplikasi yaitu pengembangan aplikasi masih parsial.