PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DAERAH KEPULAUAN (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Uang, Yulinda; Bataha, Katerina (Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2024)
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis persoalan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan. Dengan semboyan Birokrasi berdampak memberikan suasana baru dalam penyelenggaraan pelayanan public yang lebih mengedepankan digitalisasi, sehingga pengembangan E-Government juga bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan public yang secara optimal dibangun. Penerapan pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Struktur daerah kepulauan sendiri telah memberikan ciri khas yang berbeda dengan permasalah listrik, jaringan dan akses dalam mendapatkan pelayanan prima yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menggambarkan problematika pelayanan public berbasis E-Government pada daerah kepulauan di Kabupaten Halmahera Utara dengan Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Hasil penelitian melihat pada konteks pelayanan administrasi penduduk yang menjadi salah satu bagian penting bagi Masyarakat. Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bidang administrasi kependudukan yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Tentunya kedua sasaran ini mewujudkan Integrasi Layanan Digital. Pada Tahun 2023 Disdukcapil menggelar sosialisasi KTP Digital di beberapa titik sebagai Langkah awal “menjemput bola”. Secara umum pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-Government memberikan dampak yang sangat positif, termasuk dalam administrasi kependudukan yang juga menjadi dokumen penting bagi Masyarakat. Namun jika dilaksanakan secara menyeluruh maka perlu adanya pertimbangan bagi daerah-daerah Kepulauan dengan factor-factor yang menjadi penghambat dan pendukung untuk mewujudkan Integritas Layanan Digital termasuk di dalamnya soal Administrasi Kependudukan yang menjadi hal penting bagi Masyarakat.