ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017 PADA GUGATAN WANPRESTASI UNTUK PELAKSANAAN KONTRAK MURABAHAH BI AL-WAKALAH : Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh - Maulana, Muhammad (Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024)
Penerapan murabahah bi al-wakalah yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh telah menimbulkan persengketaan disebabkan pihak nasabah tidak menerima sepenuhnya perwakilan untuk pembelian rumah yang telah diwakalahkan pada akad pembiayaan. Hal tersebut telah menimbulkan konflik antara pihak bank, nasabah dan developer terjadi permasalahan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti pendapat hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan pengggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi pada pembiayaan murabahah bi al-wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (qualitative research), secara eksklusif (content analysis) dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu pada proses persidangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan wanprestasi dan secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Namun dalam putusan ini ada bagian yang tidak terungkap terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer seharusnya berdasarkan akad perjanjian pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini masih perlu ditinjau ulang terutama mengungkap fakta terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder nasabah debitur selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak penggugat.