PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU BERUPA PENGHINAAN PADA SAAT KEGIATAN KAMPANYE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA RESOR SANGIHE - Wangka, Adolf; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Subekti (COURT REVIEW, 2025)
Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? dan Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan  melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif.