Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945 - Manulang, Novriyanti; Firdaus, Firdaus; Zulwisman, Zulwisman (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024)
Sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Hak Asasi Manusia dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan kebebasan untuk memeluk salah satu agama kepercayaannya atau berpindah dari agamanya serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama kepercayaanya yang tentunya harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengganggu atau melarang dan membatasi kebebasan tersebut yang dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadat tersebut penting dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis. Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah mempelajari berbagai peraturan dan perundang-undangan, jurnal, dan teori-teori hukum terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengaturan, jaminan serta menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama dan beribadat. Jaminan yang secara jelas dicantumkan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pada kenyataannya, masih sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadat yang dalam hal ini dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana jaminan kebebasan beragama dan beribadat seperti yang telah dijaminkan oleh Negara. Diperlukan adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan amanat UUD 1945. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang