Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang belum Melengkapi Amdal Dihubungan dengan Peraturan Perundang-undangan - Syifa Khoerunnisa; Yeti Sumiyati (Bandung Conference Series: Law Studies, 2024)
Abstract. Environmental protection and management include planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. One of the control stages is Amdal. Amdal is mandatory for businesses or activities included in the criteria that have an important impact on the environment, one of which is mining activities. In practice, PT Purnama has carried out C excavation mining activities in Balantieng River and only has an Exploration IUP and does not have an EIA and Production Operation IUP. These mining activities have been rejected by the Batukaropa Village Community and have resulted in pollution and damage to the river. This thesis aims to understand the completeness of EIA as one of the control stages in environmental protection and management efforts related to legislation and law enforcement against companies that have not completed EIA. The research method used is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive analytical, the type and technique of data collection using library research using secondary data from both primary, secondary and tertiary legal materials, and the data analysis method is qualitative data analysis. The research results of the discussion in this thesis include that PT Purnama, which does not care about the opinions and aspirations of the surrounding community and does not have an EIA but has carried out illegal mining of excavation C in Balantieng River, has violated and does not fulfill the provisions of the EIA. Therefore, PT Purnama can be subject to administrative sanctions for violations of business licensing, namely not preparing an EIA to obtain environmental approval, as well as violations of the function and carrying capacity of water resources. Abstrak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Salah satu dari tahapan pengendalian adalah Amdal. Amdal wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang termasuk ke dalam kriteria yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, salah satunya kegiatan pertambangan. Dalam prakteknya, PT Purnama telah melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng dan hanya mempunyai IUP Eksplorasi dan tidak memiliki Amdal serta IUP Operasi Produksi. Kegiatan pertambangan tersebut mendapat penolakan dari Masyarakat Desa Batukaropa serta telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada sungai. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memahami kelengkapan Amdal sebagai salah satu tahapan pengendalian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang belum melengkapi Amdal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup bahwa PT Purnama yang tidak mempedulikan pendapat dan aspirasi masyarakat sekitar serta tidak mempunyai Amdal namun telah melakukan pertambangan galian C secara ilegal di Sungai Balantieng telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Amdal. Oleh karena itu, PT Purnama dapat dikenakan sanksi administratif karena pelanggaran terhadap perizinan berusaha yaitu tidak menyusun Amdal untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, serta pelanggaran terhadap fungsi dan daya dukung sumber daya air.