PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 - Ria Tri Vinata (Perspektif, 2010)
Obyek dari Penelitan ini, adalah Penentuan Laut Teritorial antara Negara dengan seberangnya atau berjajar berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mentukan titik pangkal dan batas wilayah diantara dua negara. Berdasarkan hasil dari penelitian Penentuan Laut Teritorial antara Negara tersebut adalah merupakan posisi antara dua negara, yang berseberangan, penentuan garis, kecuali bila mereka mempunyai perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut bisa berlaku mengingat sejarah atau kondisi letaknya, untuk penentuan titik garis pangkal antar dua negara terdapat berbagai variasinya.The objective of this research is to find out the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts based of united nation convention law of the sea 1982 in order to determine the basepoint and draw the base line between two countries Based of the result of this research the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts  based on the united Nation Convention law of the sea 1982 is the posisition of two countries who opposite each other  or to border on, not the other countries competent except have agreement of that countries. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.