KEDUDUKAN HUKUM NOKEP 883-DIR/KPS/10/2012 SEBAGAI DASAR PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PEKERJA PT BRI PERSERO TBK - Asri Wijayanti (Perspektif, 2014)
Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang diberhentikan karena memasuki usia pensiun, mendapat hak atas dana pensiun (bagi pegawai negeri) atau hak atas pesangon (bagi pekerja swasta). Kedudukan SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 yang dianalisis berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iuran atau preminya dibayar oleh PT BRI Persero Tbk dan pekerja. Substansi SK Direksi Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 telah melanggar Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Prior to the enactment of Law 13/2003, workers whose did dismissal due to retirement, the right to receive pension funds (for civil servants) or rights to severance pay (for private sector workers). The aim of the article to provide an alternative solution for the national case on retired PT BRI Persero Tbk on going at this time, Status of Directors Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 SK analyzed based on Article 167 Law 13/2003, this is BRI has included workers/employees in the pension plans whose contributions/premiums paid by the BRI and workers. SK Nokep 883-DIR/KPS/10/2012 Directors has violated Article 167 paragraph (3) of Law 13/2003.