MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN HAKIM UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER - Joko Sasmito (Perspektif, 2015)
Hakim Militer dapat menghadapi keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik yang bersifat internal maupun eksternal, secara kelembagaan adanya hubungan hukum antara hakim dengan atasan baik secara langsung, tidak langsung, kematraan, maupun hubungan secara struktural dalam organisasi. Selain itu secara substansi hukum masih terdapat beberapa aturan yang oleh sebagian masyarakat dianggap membatasi, bahkan dapat mengintervensi kemandirian Hakim Militer sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian hakim maka hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta hukum di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematik. Putusan hakim sebagai produk hukum yang didasarkan pada Hukum Acara, akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.The military judge may face a situation that can intervene their freedom andindependence, whether it is intern or extern, institutionally, the existence of the legal relationship between the judge with the supervisor happened directly, indirectly, dimensionality, and structural relationships within the organization.Besides, insubstance there are still some rules of law which some people consider that is limiting, even more it can intervene the independence ofmilitary judge,in an effort to realize the independence of the judge, the judge must still adhere to the law, the legal facts in courts, as well as the considerations that are formulated systematically. The judge’s final decision as a legal product that is based on the Criminal Procedure, will provide a certainty, fairness and benefits to all parties .