Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Wizaldi, Ivanda; Kalsum, Ummi; Yusrizal, Yusrizal (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023)
Berangkat dari banyaknya korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor bahkan ada yang pernah melapor akan tetapi korban merasa kurangnya keadilan yang didapatkan oleh korban, maka penelitian dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah maksimal mengatur tentang perlindungan bagi korban KDRT, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil atas penderitaan yang dideritanya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi; Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang hakim mendasarkan putusannya hanya pada apa yang tertulis dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Upaya hukum untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.