Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah - Suprapti, Hartika; Saputra, Hasep; Dedi, Syarial (Jurnal Literasiologi, 2024)
Perjanjian perkawinan merupakan langkah persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, yang harus mematuhi prinsip-prinsip syari'at Islam.Fungsinya adalah untuk mengurangi potensi perselisihan antara suami dan istri serta memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan tertentu yang disebut maqasyid syari'ah, yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, terutama dalam konteks perkawinan. Sementara dalam hukum negara, tujuan utamanya adalah kebaikan dan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan mempertimbangkan kedua tujuan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan mengenai peran perjanjian perkawinan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut: (1) Bagaimana urgensitas perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, (2) Bagaimana urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka(library research), dengan data penelitian yang diperoleh melalui metode kualitatif, mengandalkan pengumpulan data melalui studi dokumen.Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan teori maqashid syari’ah. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam literatur fiqh klasik, istilah "Persyaratan dalam Perkawinan" sering digunakan untuk merujuk pada perjanjian perkawinan dengan makna yang sama. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsipprinsipsyari'at Islam. (2) Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah persfektif hukum islam dalam nikah itu hukum nya mubah (boleh) dalam arti tidak semua yang melakukan pernikahan harus membuat perjanjian. syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara’ untuk dilakukan.