Metode AHP dan WASPAS untuk Menentukan Prioritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Nadia, Nadia Aini Hafizhah; Nurcahyo, Gunadi Widi; Ramadhanu, Agung (Jurnal KomtekInfo, 2024)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) menjadi krusial dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan di berbagai sektor, termasuk dalam instansi pemerintahan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar adalah proses penentuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih dilakukan secara manual. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mengintegrasikan dua metode, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS), untuk menentukan prioritas calon PPPK secara lebih objektif dan efisien. Penelitian ini memanfaatkan metode AHP untuk menghitung bobot dari berbagai kriteria yang dianggap penting dalam seleksi PPPK, seperti kualifikasi pendidikan, usia, lama honor serta kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saat ini. Setelah bobot kriteria ditentukan, metode WASPAS digunakan untuk mengkalkulasi dan menentukan peringkat akhir dari setiap kandidat berdasarkan bobot yang telah diperoleh. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 152 sampel data tenaga honorer di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Diperoleh 50 tenaga honorer yang masuk daftar prioritas dengan nilai Qi (Nilai alternatif) yang terbaik yaitu nilai yang tertinggi dengan rentang nilai 0.920 sampai 0.858. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan secara manual sama hasilnya dengan sistem yang dibangun, sehingga sistem pendukung keputusan yang dibaangun mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi keandala dalam proses penentuan prioritas PPPK, dibandingkan dengan metode manual. Dengan kombinasi AHP dan WASPAS, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih objektif, memungkinkan pengambil keputusan di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan seleksi yang lebih tepat. Implementasi sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas proses rekrutmen PPPK di masa mendatang. Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, AHP, WASPAS, Penentuan Prioritas, PPPK.