PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DIBIDANG ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA - Mashari Mashari; Sanusi Sanusi (Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2024)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibidang Alih teknologi yang belum diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:                          (1) Mengapa Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif ? (2) Bagaimana penggunaan tenaga kerja asing yang mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder sebagai data utamanya, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif karena faktor internal masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian. Selain itu juga faktor eksternal yaitu adanya rekruitmen TKA yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. (2) Penggunaan tenaga kerja asing guna mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghapus beberapa aturan-aturan yang menghambat kemajuan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA dan melakukan penyederhanaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan investasi asing dan pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif.