IMPLEMENTASI NEGOSIASI REGULASI INSTANSI PEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG - Bella Indriyani Yuniarti; Harmonis, Harmonis (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2024)
This study examines the application of negotiation in the management of land transportation facilities and infrastructure by the Bandung City Transportation Agency. Negotiation is an important instrument to resolve conflicts of interest between various stakeholders, including the government, transportation operators, and the community. This study examines the negotiation mechanisms used to reach agreements on various issues such as tariff policies, route distribution, and operational licensing. This study uses descriptive analysis methods, constructivist paradigms, and data obtained from interviews with relevant officials and analysis of policy documents. The results of the study indicate that effective negotiation can accelerate the decision-making process and increase compliance with regulations. However, transparency and fairness for all stakeholders still need to be improved. Successful negotiation at the Bandung City Transportation Agency requires a mature communication strategy, openness of information, and a strong commitment from all parties to achieve sustainable results. Keywords: Department of Transportation, Public Policy, Negotiation, Regulation. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan negosiasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Negosiasi merupakan instrumen penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, operator transportasi, maupun masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme negosiasi yang digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai isu seperti kebijakan tarif, pembagian rute, dan perizinan operasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, paradigma konstruktivis, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat terkait dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi yang efektif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Namun demikian, transparansi dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Negosiasi yang berhasil di Dinas Perhubungan Kota Bandung memerlukan strategi komunikasi yang matang, keterbukaan informasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Kata kunci : Dinas Perhubungan, Kebijakan Publik, Negosiasi, Regulasi.