TINJAUAN YURIDIS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN ( STUDI PUTUSAN PERKARA PHI NOMOR 272/PDT.SUS-PHI/2018/PN.MDN ) - Nadapdap, Gindo (GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 2024)
One of the problems that often arises in employment relations is the problem of layoffs, where workers are always the weak party when faced with employers who are parties who have strength, as parties who are always considered weak, it is not uncommon for workers to always experience injustice when faced with company interests. The purpose of this study is to determine the obligations of Sari Mutiara Medan General Hospital (Defendant) towards the rights of workers / SUTRISNI (Plaintiff) based on a work mutation letter dated June 14, 2018 Number: 837 / I.2 / RSU-SM / VI / 2018 without clear procedural and legal basis and does not pay attention to objectivity / fulfill a sense of justice and know the legal consequences of the decision Number 272 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Mdn concerning termination of employment of the parties (Employers and Workers). The type of research used in this study uses normative juridical research methods. The problem approach used in this study includes the legal approach and the case approach. The results of the study show that layoffs are employment relationships due to certain things that result in the end of rights and obligations between workers and companies. This can happen due to resignation, dismissal by the company or expiration of the contract. In the world of work, especially for workers, it cannot be separated from the word layoff and can come at any time. But companies laying off workers must have their own reasons, therefore the Manpower Law was created. And more precisely in Article 150 – Article 172, it is regulated about the reasons for layoffs. In Decision Number 272 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / Pn.Mdn that I took, contains a case about "Claims against companies that have laid off 1 worker / worker". Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan PHK, dimana tenaga kerja selalu menjadi pihak yang lemah apabila dihadapkan pada pemberi kerja yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan, sebagai pihak yang selalu dianggap lemah tidak jarang para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewajiban Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan (Tergugat) terhadap hak-hak pekerja / SUTRISNI (Penggugat) berdasarkan surat mutasi kerja tertanggal 14 Juni 2018 Nomor: 837/I.2/RSU-SM/VI/2018 tanpa prosedural dan dasar hukum yang jelas serta tidak memperhatikan objektifitas / memenuhi rasa keadilan serta mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tentang pemutusan hubungan kerja terhadap para pihak (Pengusaha dan Pekerja). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa PHK adalah hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Dalam dunia kerja, terutama bagi para tenaga kerja tidak bisa terlepas dari kata PHK dan bisa sewaktu-waktu datang kapan saja. Tetapi perusahaan melakukan PHK kepada para tenaga kerja pasti memiliki alasan tersendiri, oleh karena itu diciptakanlah UU Ketenagakerjaan. Dan lebih tepatnya didalam Pasal 150 – Pasal 172 tersebut, diatur tentang alasan dilakukannya PHK. Didalam Putusan Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2018/Pn.Mdn yang saya ambil, berisi kasus tentang “Tuntutan terhadap perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap 1 tenaga kerja/buruh”.