Kapasitas Pembangunan Perdesaan di Jawa Tengah - Sofianto, Arif; Risandewi, Tri; Zuhri, Mursid; Ambarwati, Okki Chandra; Febrian, Lita (Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 2024)
Pembangunan perdesaan saat ini telah diperkuat dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, namun faktanya wilayah perdesaan masih menghadapi dilema kemiskinan dan ketertinggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas sumber daya, potensi, serta kebijakan pembangunan perdesaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan utama kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui formulir online yang disebar ke desa di Jawa Tengah dengan teknik area sampling. Data yang dikumpulkan berupa sumber daya pembangunan, manajemen dan tata kelola pembangunan, serta output pembangunan desa. Analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Dengan mengacu pada komponen pembangunan desa manusia, alam, fisik dan finansial dari teori livelihood capital, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggal di desa masih cukup rendah, sumber daya ekonomi unggulan belum dikelola dengan optimal, infrastruktur fisik menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan, di pemberdayaan masyarakat masih rendah. Dari aspek finansial, desa mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah, dimana Pendapatan Asli Desa sangat kecil bahkan ada desa yang tidak memilikinya sehingga arah pembangunan menyesuaikan ketentuan sumber pendanaan tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah desa memerlukan terobosan dan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan kerja yang lebih menarik di desa, mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak serta mengubah mindset alokasi anggaran pembangunan desa ke arah pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki skema pengelolaan keuangan desa.