Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan - nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus (Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2015)
Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.