Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara - St. Fatmawati. L; M. Yusuf; Saripuddin; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Bariun (Sultra Research of Law, 2024)
Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.