FIKIH E-MONEY: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU E-TOLL PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH - Wardani, Aflakhal Ula; Rofiq, Mahbub Ainur (MUSLIM HERITAGE, 2024)
AbstractTransactions on toll roads, which initially involved cash payments, have now been converted to cashless transactions using e-toll cards. The use of e-toll cards is considered more efficient because it allows faster transactions and reduces congestion on toll roads. However, e-toll cards are a form of unregistered electronic money that does not have a password or PIN. As a result, the e-toll card issuer cannot provide compensation if the e-toll card is damaged or lost. Therefore, e-toll card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled. This research focuses on discussing the shortcomings of e-toll cards that can cause harm to their users. Furthermore, this research analyzes the importance of legal protection for e-toll card users as a non-cash payment instrument. In addition, this research also analyzes the ideal legal protection recommendations for e-toll card users based on the maslahah mursalah perspective. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study show that there is a legal vacuum in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/6/2018 on electronic money, as it does not provide adequate security for e-toll cards, which fall under the category of unregistered electronic money. Legal protection for e-toll card users is very important because the rights related to convenience, security, and compensation for e-toll card users have not been fully met. Therefore, the ideal legal protection recommendations for e-toll card users from the perspective of maslahah mursalah are to change the e-toll card system to be registered, to provide a password or PIN on the e-toll card, to revise the standard clause to provide compensation for damage or loss of e-toll cards, and to provide facilities through digital wallet applications (e-wallet). To realize these recommendations, of course, government awareness is needed to be more assertive in determining policies. AbstrakTransaksi di jalan tol yang awalnya menggunakan pembayaran tunai, kini telah berubah menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu e-toll. Kartu e-toll dianggap lebih efisien karena memungkinkan transaksi lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Walaupun demikian, kartu e-toll merupakan uang elektronik unregistered yang tidak dilengkapi dengan password atau PIN. Keadaan ini menyebabkan penerbit kartu e-toll tidak dapat memberikan ganti rugi jika kartu e-toll mengalami kerusakan atau kehilangan. Akibatnya, pengguna kartu e-toll dirugikan dan tidak terpenuhi haknya. Penelitian ini fokus membahas kekurangan pada kartu e-toll yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sebagai alat pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian hendak memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum memberikan keamanan yang memadai untuk kartu e-toll sebagai uang elektronik unregistered. Perlindungan hukum bagi pengguna kartu e-toll sangat penting dalam rangka memenuhi hak-hak terkait kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi bagi pengguna kartu e-toll yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu e-toll dalam perspektif maslahah mursalah yaitu, mengubah sistem kartu e-toll menjadi terdaftar, memberikan password atau PIN, merevisi klausula baku dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kartu e-toll dan menyediakan fasilitas aplikasi dompet digital (e-wallet). Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, tentunya perlu ada kesadaran pemerintah untuk lebih tegas dalam menentukan kebijakan.