OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI DIGITALISASI LONTAR OLEH DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG - Muharamah, Tania; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2023)
ABSTRAK Tujuan studi ini adalah mengkaji optimalisasi digitalisasi lontar dalam upaya perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya Digitalisasi Lontar merupakan bentuk perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengadakan program pelatihan nyurat lontar di beberapa sekolah dasar wilayah Kabupaten Badung serta program digitalisasi lontar sejak tahun 2012 untuk melaksanakan amanat dari undang-undang serta peraturan daerah terkait. Kata Kunci: lontar, digitalisasi lontar, obyek pemajuan kebudayaan, dinas kebudayaan kabupaten badung ABSTRACT The purpose of this study is to examine the optimization of lontar digitization as an effort to legally protect the cultural advancement object in Badung Regency conducted by the Department of Culture. This study uses empirical legal research methods with an approach to legislation and case study. The results of the study show that the Digitalization of Lontar is a form of legal protection for the object of cultural advancement in accordance with Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture, as well as in accordance with Bali Provincial Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Advancement of Balinese Culture. The Department of Culture of Badung Regency has conducted lontar writing training programs in several elementary schools in the region of Badung Regency and lontar digitization programs since 2012 to implement the mandates of relevant laws and regulations. Key Words: lontar, digitilation of lontar, cultural advancement object, Department of Culture of Badung Regency