PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN - Pranoto, Medina Lutfiani; -, Kushandajani -; Yuwono, Teguh - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
guatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempermudah pelayanan bertransaksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis elektronik. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pada Peraturan Presiden pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah E-Katalog pada dasarnya merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres, dengan menindih percepatan membuka sistem EProcurement dan penerapan E-Purchasing yang berbasis E-Katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam penggunaan EKatalog tersebut sudah efektik untuk mendorong transparansi barang dan jasa (Organisasi, Interpretasi, Aplikasi) dan manfaat yang diberikan dalam penggunaan E- Katalog tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator (Organisasi, Interpretasi dan Value) dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakan yang paling penting. Adapun motode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa. E- Katalog memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan good governance, Selain itu, penggunaan E-Katalog juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. kendala yang masih dihadapi dalam implementasi E- Katalog tersebut ialah aspek teknis dan operasional, seperti kurangnya pemahaman teknis di kalangan staf DPRD dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara optimal.