EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA - Prasetiyo, Ading Angga; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat