REKONSTRUKSI DELIK TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP BERBASIS MASLAHAH DI INDONESIA - Ahmad Wildan Rofrofil Akmal (JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah, 2024)
Rekonstruksi hukum pidana perlu dilakukan karena hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda yang fokusnya pada aspek individual, seharusnya hukum juga memperhatikan aspek sosial. Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia juga terdapat andil peran-peran hukum Islam di dalamnya. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam dapat diterapkan dalam penegakan pidana di Indonesia mengingat zaman yang sudah berkembang. Maraknya kasus perzinahan yang meresahkan di lingkungan masyarakat tentu menjadi fokus dalam penegakan tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat mengutarakan pemikiran penulis terhadap unsur-unsur dan proses pembuktian hingga penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia yang dirasa kurang efektif. Maka dengan ini penulis mengambil fokus penelitian dalam hal merekonstruksi delik tindak pidana zina di Indonesia berbasis maslahah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan telaah perundang-undangan serta kajian teori dan asas hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa, serta penerapan hukuman cambuk di Indonesia dinilai lebih efektif untuk penanganan kasus perzinahan ini agar memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pikiran dalam mengkonsep penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia Kata kunci: Rekonstruksi, Hukum, Zina   The reconstruction of criminal law needs to be carried out because the existing criminal law in Indonesia is a legacy from the Dutch colonial era, which focuses on individual aspects. Ideally, the law should also consider social aspects. The application of criminal law in Indonesia also involves the influence of Islamic legal principles. However, Islamic law cannot be fully applied in enforcing criminal law in Indonesia given the evolved times. The prevalence of disturbing cases of adultery in the community is undoubtedly a focus in the enforcement of criminal acts in Indonesia. This research aims to express the author's thoughts on the elements and evidentiary processes to the implementation of adultery criminal law in Indonesia, which is perceived as ineffective. Therefore, the author focuses on reconstructing the crime of adultery in Indonesia based on maslahah (public interest) using a normative legal research method related to legislative review, theoretical studies, and legal principles through legislative and conceptual approaches. As a result, adultery, initially considered an absolute complaint crime, becomes an ordinary crime. The application of flogging as a punishment in Indonesia is deemed more effective in handling adultery cases to combat and minimize the occurrences of adultery in the community. This reconstruction is expected to contribute to the conceptualization of the implementation of adultery criminal law in Indonesia. Keywords: Reconstruction, Law, Adultery